Ketahui Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Anda dengan Cara Berikut

Bagi pemilik mobil dan sepeda motor di Indonesia, salah satu kewajiban mereka adalah membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tiap tahun besaran tarifnya masing-masing. Hal ini bahkan dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 terkait Pajak Kendaraan Bermotor. Guna memudahkan masyarakat, pemerintah telah menyediakan layanan pengecekan pajak kendaraan secara online sehingga tak perlu lagi lama mengantre di kantor Samsat.

Dilansir dari akun Instagram @humaspajakjakarta, setidaknya ada lima langkah yang bisa dilakukan. Lebih nyamannya lagi, langkah-langkah ini bisa dilakukan di mana saja dan tak perlu keluar rumah. Berikut caranya:

Baca juga:

Menjaga Kondisi Motor saat PSBB
  1. Wajib pajak bisa mengunjungi laman resmi Bapenda provinsi masing-masing. Khusus di wilayah DKI Jakarta, dapat akses situs https://samsat-pkb2.jakarta.go.id.
  2. Setelah masuk ke halaman resmi Bapenda, Anda tinggal memasukkan nomor polisi kendaraan yang berupa 4 digit angka dan huruf. Tunggu beberapa saat, maka besaran pajak akan muncul.
  3. Wajib pajak dapat mengunduh aplikasi pajak online di smartphone masing-masing melalui Google Play Store dan Apple App Store bernama ‘Pajak Online DKI Jakarta’.
  4. Lalu cara berikutnya adalah dengan menggunakan aplikasi Cek Ranmor dari Polda Metro Jaya, yakni Cek Ranmor & Pajak DKI Jakarta di ponsel berbasis Android (PlayStore).

Anda bisa juga memanfaatkan layanan Unstructured Supplementary Service Data (USSD) dengan mengetik *368*1# di ponsel. Pada pilihan yang tersedia, pilih info pajak ranmor dan masukkan pelat nomor kendaraan. Alternatif terakhir bisa dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS ke nomor 8893. Formatnya, info(spasi)ranmor(spasi)nomor kendaraan tanpa spasi. “Pengecekan melalui lima cara tersebut bisa dilakukan untuk kendaraan yang pajak tahunannya masih berjalan atau memiliki tunggakan maksimal satu tahun,” jelas Humas Bapenda DKI Jakarta dalam keterangannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *