Ketahui hal-hal ini Tentang Larangan Mudik dan Pengetatan Perjalanan untuk Lebaran 2021

Pemerintah resmi menetapkan bahwa mudik Lebaran dinyatakan dilarang, terhitung mulai 6 hingga 17 Mei 2021 untuk mencegah penyebaran virus corona. Selain itu, dilakukan pengetatan perjalanan dalam negeri selama H-14 dan H+7 larangan mudik Lebaran atau 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021. Tapi ada beberapa pengecualian dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah bagi yang perlu mudik atau berpergian.

Berikut yang harus diketahui soal larangan mudik Lebaran dan pengetatan perjalanan yang berlaku 6-17 Mei 2021 dan berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat Indonesia Aturan detail terkait hal ini dituangkan dalam Surat Edaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Surat itu menegaskan bahwa peniadaan mudik Lebaran berlaku bagi moda transportasi darat, kereta api, laut, dan udara lintas kota/kabupaten/provinsi/negara.

Baca juga:

Berkendara Sepeda Motor Saat Puasa di Tengah Pandemi COVID-19 Secara Aman
  1. Pengecualian Larangan mudik Lebaran dikecualikan bagi dua kategori, yakni:
    • Kendaraan pelayanan distribusi logistik
    • Pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik yaitu:
      1. Bekerja/perjalanan dinas
      2. Kunjungan keluarga sakit
      3. Kunjungan duka anggota keluarga meninggal
      4. Ibu hamil yang didampingi 1 orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang.
  2. Syarat dokumen
    Bagi yang memiliki keperluan mendesak dan akan melakukan perjalanan antar-daerah selama periode larangan mudik, mereka wajib untuk memenuhi sejumlah persyaratan perjalanan, yaitu:
    • Memiliki surat izin perjalanan tertulis atau surat izin keluar/masuk (SIKM).
    • Untuk pegawai instansi pemerintahan/ASN, pegawai badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), prajurit TNI, dan anggota Polri wajib melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat eselon ll yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

      Bagi pegawai swasta, wajib melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

      Pekerja sektor informal, harus melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik Kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

      Masyarakat umum yang bukan pekerja wajib melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.
    • Memiliki surat keterangan negatif hasil tes Covid-19. Pelaku perjalanan mempunyai 3 alternatif. Pertama, RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan. Kedua, rapid test antigen dengan pengambilan sampel maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan. Ketiga, tes GeNose C19 yang sampelnya diambil maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan. Sesuai dengan bunyi SE 13/2021, akan dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen tersebut di pintu kedatangan atau pos kontrol yang berada di rest area, perbatasan kota besar, titik pengecekan (check point) dan titik penyekatan daerah oleh anggota TNI/Polri dan pemerintah daerah.

Baca juga:

Hal yang Perlu di Persiapkan untuk Vaksin saat Puasa

Pengetatan perjalanan

Larangan mudik berlangsung 6-17 Mei 2021 tapi pengetatan perjalanan berlaku 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021. Pengetatan berlaku bagi seluruh masyarakat yang menempuh perjalanan udara, laut, maupun darat. Ada beberapa aturan tambahan yang perlu diikuti juga untuk mengurangi penyebaran virus corona.

  1. Syarat dokumen
    • Perjalanan udara dan laut
      Bagi yang perlu menggunakan perjalanan transportasi udara dan laut selama masa pengetatan diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.

      Pelaku perjalanan bisa juga menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 serta mengisi e-HAC Indonesia.
    • Perjalanan darat
      Sementara itu, pelaku perjalanan kereta api antar-kota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19.

      Pelaku perjalanan kereta api tidak diwajibkan mengisi e-HAC. Adapun pelaku perjalanan transportasi darat pribadi diimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area.

      Jika diperlukan Satgas Penanganan Covid-19 Daerah dapat melakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 terhadap pelaku perjalanan transportasi umum darat. Kendati demikian, anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan.
  2. Isolasi mandiri
    Masyarakat yang menunjukkan gejala COVID-19 tidak akan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan mereka walaupun tes menunjukan hasil negatif. Mereka akan diminta melakukan tes diagnostik Covid-19 sembari melakukan isolasi mandiri.

    Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, kebijakan larangan mudik dan pengetatan perjalanan ditempuh untuk mencegah penyebaran Covid-19. Menurut dia, kebijakan ini diberlakukan untuk keselamatan rakyat Indonesia.

    “Larangan mudik ini demi keselamatan bangsa indonesia. Kerinduan terhadap orangtua, kampung halaman bisa tahan dulu, sabar,” kata Doni, Kamis (22/4/2021). Doni mengatakan, 33 persen warga Indonesia ingin pulang kampung sebelum dilarang mudik. Namun, setelah dilarang, tinggal 11 persen. “Kita turunkan lagi jadi 7 persen. Karena kalau misalnya 29 juta orang mudik, ini mobilitasnya sangat tinggi. Untuk itu, jangan mudik dulu karena Covid-19 belum berakhir,” kata dia.

Baca juga:

Hal yang Perlu di Perhatikan Sebelum Tes GeNose di Bandara

Dia juga meminta masyarakat tidak mengabaikan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19. Sebab, menurut Doni, kalau masyarakat kendor menerapkan protokol kesehatan, maka kasus positif akan meningkat. “Meski vaksin sudah sangat baik. Tapi, tidak ada jaminan sudah divaksin tak bisa terpapar Covid-19. Vaksin hanya sekitar persen 60 tingkat efektifitasnya. Jadi, kami harapkan kerjasama semua pihak untuk memutus penyebaran Covid-19 ini, dan kami juga akan bekerja keras,” kata Doni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *